Anak muda, sebagai generasi penerus bangsa, memiliki peran vital dalam menentukan arah kebijakan dan politik suatu negara. Namun, kini muncul pertanyaan: Apakah sistem pendidikan di Indonesia justru memperbudak anak muda dengan cara yang tidak terlihat? Dalam era di mana politik menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, sistem pendidikan sering kali berfungsi sebagai alat untuk membentuk pemikiran anak muda sesuai dengan kepentingan tertentu. Ini membuat kita harus mempertanyakan apakah pendidikan yang diberikan benar-benar memberdayakan atau justru menjebak anak muda dalam siklus politik yang tidak mereka pilih.
1. Sistem Pendidikan yang Mengarahkan Pemikiran
Sistem pendidikan di Indonesia tidak hanya bertugas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki peran besar dalam membentuk nilai-nilai, sikap, dan pandangan politik para siswa. Kebijakan kurikulum, materi pelajaran, dan metode pengajaran sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kecenderungan untuk memasukkan materi tentang Pancasila, UUD 1945, dan sejarah Indonesia yang cenderung memperkuat narasi pemerintah. Hal ini bisa berdampak pada pembentukan pikiran anak muda yang cenderung “tertutup” terhadap alternatif pandangan politik lainnya.
2. Pengaruh Media Sosial dalam Pembentukan Pandangan Politik
Media sosial kini menjadi salah satu wadah utama bagi anak muda untuk mengakses informasi dan berpartisipasi dalam dunia politik. Namun, media sosial juga menjadi tempat yang rentan terhadap manipulasi informasi dan propaganda politik. Banyak konten yang disebarkan melalui platform seperti TikTok, Instagram, atau X (Twitter) dirancang untuk memengaruhi opini masyarakat, terutama generasi muda yang masih dalam proses pencarian identitas. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa anak muda justru menjadi korban dari sistem politik yang menggunakan pendidikan sebagai alat untuk mengubah persepsi mereka.
3. Pendidikan Politik yang Tidak Merata
Pendidikan politik, yang seharusnya menjadi fondasi bagi kesadaran politik anak muda, sering kali tidak merata. Di beberapa sekolah, pendidikan politik hanya diberikan secara formal tanpa adanya diskusi mendalam atau partisipasi aktif siswa. Di sisi lain, banyak anak muda yang justru memperoleh pemahaman politik melalui media sosial dan lingkungan sekitar, yang tidak selalu objektif. Ini menciptakan ketimpangan dalam tingkat kesadaran politik antar generasi muda, sehingga memperkuat anggapan bahwa sistem pendidikan tidak sepenuhnya siap mempersiapkan anak muda untuk berpartisipasi secara cerdas dalam dunia politik.
4. Partisipasi Politik yang Terkesan Terbimbing
Meski jumlah pemilih muda meningkat, partisipasi mereka dalam politik sering kali terkesan terbimbing. Berbagai strategi kampanye politik modern, seperti penggunaan influencer dan konten viral, memengaruhi cara anak muda memilih calon pemimpin. Banyak dari mereka memilih berdasarkan kesukaan terhadap gaya atau citra politisi, bukan atas dasar visi dan misi yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan belum berhasil membentuk anak muda yang kritis dan mampu menilai politik secara objektif.
5. Kebutuhan Pendidikan Politik yang Komprehensif
Untuk menghindari anak muda menjadi budak politik, pendidikan politik harus diperkuat dalam sistem pendidikan. Pendidikan politik yang komprehensif harus mencakup pemahaman tentang hak asasi manusia, demokrasi, hukum, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, siswa perlu diajarkan untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan memahami konsekuensi dari setiap pilihan politik. Dengan demikian, anak muda tidak hanya menjadi peserta dalam sistem politik, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang proaktif.
Kesimpulan
Anak muda adalah masa depan bangsa, namun jika sistem pendidikan tidak mampu membentuk mereka menjadi individu yang kritis dan sadar akan hak serta kewajiban politik, maka mereka justru bisa menjadi korban dari sistem politik yang tidak transparan. Pertanyaan penting yang harus dijawab adalah: Apakah pendidikan saat ini benar-benar memberdayakan anak muda, atau justru memperbudak mereka dalam siklus politik yang tidak mereka pilih? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah kehidupan berdemokrasi di Indonesia ke depan.
About the Author
