Agama, yang sejatinya menjadi sumber nilai moral dan etika dalam kehidupan manusia, sering kali dijadikan alat oleh para pemangku kekuasaan untuk mencapai ambisi politik. Di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena agama tidak hanya menjadi identitas, tetapi juga menjadi senjata dalam permainan politik. Agama dijual demi kekuasaan, dan keimanan diubah menjadi komoditas yang bisa dimanipulasi.
Peran Agama dalam Politik: Antara Idealisme dan Praktik
Hubungan antara agama dan politik telah menjadi topik klasik dalam studi ilmu sosial. Di Indonesia, hubungan ini tidak hanya normatif, tetapi juga sangat strategis dalam praktik politik sehari-hari. Agama memainkan peran penting dalam membangun struktur nilai dan norma masyarakat dan negara. Dalam konteks politik, agama sering digunakan sebagai sumber legitimasi dogmatis untuk aturan negara dan pedoman publik. Namun, ketika agama dimanipulasi untuk tujuan kekuasaan, maka nilai-nilai moral dan etika yang seharusnya menjadi dasar pemerintahan justru terabaikan.
Dalam praktik politik modern, agama sering digunakan sebagai bagian dari strategi untuk memenangkan kekuasaan. Bentuk-bentuk politisasi agama termasuk mobilisasi simbolik, seperti penggunaan atribut dan pemandu agama dalam kampanye. Pelabelan ideologis, yaitu memberikan label “luar biasa”, “anti-Islam” atau “orang-orang yang tidak percaya” kepada musuh-musuh politik, juga menjadi cara untuk memperkuat posisi politik. Strategi ini sering muncul dalam masyarakat dengan dinamika politik, seperti pemilihan umum, terutama sentimen agama yang kuat.
Contoh Nyata: Pemilu DKI Jakarta 2017
Salah satu contoh nyata adalah Pemilu DKI Jakarta 2017, di mana isu agama digunakan secara besar-besaran dalam kampanye politik. Masalah agama digunakan sebagai alat untuk memecah belah masyarakat dan menciptakan polarisasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa agama tidak lagi menjadi sumber etika, tetapi sebagai sarana pemilihan. Politisasi agama dapat menciptakan polarisasi pemilih berdasarkan identitas agama, dengan kualifikasi kandidat politik, program, dan file keberhasilan yang melarikan diri dari mata pemilih.
Dampak Negatif Politisasi Agama
Efek negatif dari politisasi agama meliputi polarisasi sosial, konflik horizontal, dan penurunan kualitas demokrasi. Hubungan yang ideal antara agama dan politik adalah keseimbangan yang mengintensifkan penciptaan kehidupan bagi rakyat dan bangsa, yang harmonis dan inklusif. Namun, ketika agama digunakan sebagai alat politik, maka prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan beragama bisa terganggu.
Contoh lainnya adalah kasus-kasus penolakan pembangunan gereja dan pembubaran saat ibadah, seperti yang terjadi di Jemaat GMS Binjai dan HKBP Maranatha di kota Cilegon. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bagaimana dinamika politik-agama dapat memengaruhi stabilitas demokrasi dan menguji komitmen negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan beragama.
Tantangan dalam Menjaga Keseimbangan
Tantangan utama dalam menjaga keseimbangan antara agama dan politik adalah menghindari polarisasi politik berbasis agama. Fenomena ini sering kali memicu konflik dan ketegangan sosial yang dapat mengancam stabilitas demokrasi. Polarisasi semacam ini terkadang memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik, di mana kepentingan agama tertentu didorong lebih daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Intervensi politik dalam urusan keagamaan juga merupakan tantangan serius dalam menjaga keseimbangan antara agama dan politik. Campur tangan politik dalam urusan keagamaan dapat mengganggu prinsip pemisahan antara agama dan negara, mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kekuasaan dan mempengaruhi keadilan dalam pemerintahan.
Mendorong Dialog dan Toleransi
Mendorong dialog dan toleransi antaragama merupakan langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara agama dan politik di Indonesia. Dialog antaragama dapat memperkuat pemahaman bersama, mengurangi ketegangan antar kelompok, dan membangun jembatan komunikasi yang efektif. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pertemuan lintas agama, forum diskusi, dan kegiatan bersama antar umat beragama.
Pendidikan juga merupakan kunci dalam menyikapi tantangan ini. Pendidikan agama yang inklusif dan mendukung pluralisme agama dapat membantu membentuk generasi yang menghargai perbedaan dan toleran terhadap keberagaman. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan yang menekankan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme juga penting untuk membentuk pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara agama dan politik dalam sistem demokratis.
Kesimpulan
Dinamika hubungan antara agama dan politik merupakan tantangan penting dalam menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia. Sejarah panjang negara ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara agama dan politik, yang sering kali memicu konflik dan ketegangan sosial. Tantangan seperti polarisasi politik berbasis agama, kesetaraan dan kebebasan beragama, serta intervensi politik dalam urusan keagamaan, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara agama dan politik dalam sistem demokratis.
Dengan memperkuat kerjasama antaragama, membangun pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai pluralisme agama, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik, Indonesia dapat membangun fondasi yang kokoh untuk kerukunan antaragama. Hanya dengan kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, Indonesia dapat melangkah maju sebagai negara yang damai, demokratis, dan berkeadilan bagi semua warga negara.
About the Author
