Dalam konteks demokrasi Indonesia, masuknya tokoh agama ke dunia politik sering kali menjadi topik yang memicu perdebatan. Pertanyaannya adalah: Apakah kesucian agama tetap terjaga ketika tokoh agama berkiprah di ranah politik? Dari pengalaman sejarah hingga isu-isu kontemporer, jawaban tidak selalu jelas. Namun, beberapa prinsip dan realitas penting perlu dipertimbangkan.
1. Agama sebagai Sumber Nilai, Bukan Alat Politik
Tokoh agama biasanya memiliki peran sebagai pemberi arahan spiritual dan moral bagi masyarakat. Mereka sering dianggap sebagai wakil dari nilai-nilai luhur seperti keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan. Namun, ketika mereka memasuki dunia politik, risiko muncul bahwa agama bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan kekuasaan atau popularitas.
Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Zainal Abidin dalam wawancaranya dengan ANTARA, politik identitas berbasis agama justru merusak kesakralan agama itu sendiri. Ia menegaskan bahwa agama seharusnya ditempatkan pada tempatnya, bukan sebagai alat kampanye politik. Keterlibatan tokoh agama dalam politik bisa mengubah fungsi utamanya, yaitu untuk mendorong harmoni dan kemaslahatan bersama, menjadi instrumen politik yang bisa memicu polarisasi.
2. Risiko Polaritas dan Konflik Sosial
Ketika tokoh agama terlibat dalam politik, ada potensi besar terjadinya polarisasi masyarakat. Hal ini terutama terlihat dalam kasus-kasus di mana agama digunakan untuk memperkuat identitas kelompok tertentu, sementara kelompok lain dianggap “asing” atau “tidak sesuai”.
Contohnya, dalam beberapa pemilu, partai-partai yang didukung oleh kelompok agama tertentu seringkali menggunakan narasi agama untuk memperkuat basis dukungan. Ini bisa menciptakan suasana yang memicu konflik antaragama atau antarkelompok. Sebagai contoh, kasus penolakan pembangunan gereja atau pembubaran ibadah minoritas agama sering kali dikaitkan dengan politik identitas yang dimainkan oleh para tokoh agama.
3. Tantangan Menjaga Kepercayaan Masyarakat
Salah satu tantangan terbesar bagi tokoh agama yang masuk ke dunia politik adalah menjaga kepercayaan masyarakat. Jika masyarakat merasa bahwa tokoh agama hanya bermain di ranah politik untuk keuntungan pribadi atau kelompok, maka citra dan otoritas mereka akan tercoreng.
Di sisi lain, jika tokoh agama berhasil menjaga integritas dan konsistensinya, mereka bisa menjadi mediator yang kuat dalam mengatasi konflik sosial. Contohnya, banyak tokoh agama yang terlibat dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga kerukunan antaragama.
4. Peran Edukasi dan Pemahaman Pluralisme
Untuk menjaga kesucian agama dalam konteks politik, pendidikan dan pemahaman pluralisme sangat penting. Masyarakat perlu memahami bahwa agama adalah bagian dari kehidupan sosial yang kompleks, dan bahwa politik tidak boleh mengabaikan hak-hak minoritas.
Edukasi agama yang inklusif dan berbasis nilai toleransi dapat membantu mencegah politik identitas yang ekstrem. Dengan demikian, tokoh agama bisa menjadi teladan dalam mempromosikan kerukunan dan keberagaman, bukan memperkuat diskriminasi atau konflik.
5. Komitmen pada Prinsip Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
Akhirnya, tokoh agama yang terlibat dalam politik harus memastikan bahwa komitmen mereka terhadap prinsip demokrasi dan hak asasi manusia tetap utuh. Ini termasuk menghormati kebebasan beragama, melindungi minoritas agama, dan menjunjung keadilan sosial.
Jika tokoh agama hanya fokus pada kepentingan kelompok tertentu, maka mereka berpotensi menjadi bagian dari sistem yang tidak adil. Sebaliknya, jika mereka mampu menjaga keseimbangan antara kepercayaan agama dan prinsip demokrasi, maka mereka bisa menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang damai dan inklusif.
Kesimpulan
Ketika tokoh agama masuk dunia politik, kesucian agama bisa tetap dipertahankan jika mereka menjaga integritas, menjauhi politik identitas, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kerukunan. Meski ada risiko, dengan pendidikan, dialog, dan komitmen pada nilai-nilai pluralisme, tokoh agama bisa menjadi penggerak positif dalam membangun masyarakat yang harmonis.
Pertanyaan tentang apakah kesucian bisa dipertahankan tidak hanya bergantung pada tokoh agama itu sendiri, tetapi juga pada sikap masyarakat dan institusi yang mendukung prinsip demokrasi dan kebebasan beragama.
About the Author
