Pemilu di Indonesia selalu menjadi momen penting dalam kehidupan politik. Tidak hanya menjadi ajang perebutan kursi legislatif dan eksekutif, pemilu juga menjadi wadah bagi berbagai kelompok untuk menyampaikan pandangan mereka, termasuk melalui propaganda. Salah satu isu yang sering muncul menjelang pemilu adalah komunisme, yang digunakan sebagai alat untuk memperkuat narasi politik tertentu.
Sejarah Komunisme di Indonesia
Komunisme di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa. Partai Komunis Indonesia (PKI) pernah menjadi salah satu partai politik yang aktif pada masa Orde Lama. Namun, setelah peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada tahun 1965, PKI dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah. Dalam TAP MPRS XXV/MPRS/1966, ajaran komunisme/Marxisme dilarang secara resmi.
Sejak saat itu, PKI menjadi simbol negatif dalam politik Indonesia. Banyak masyarakat mengaitkan komunisme dengan atheisme, kekerasan, dan anti-Islam. Hal ini memicu persepsi bahwa komunis adalah musuh dari nilai-nilai agama dan tradisi.
Isu Komunisme sebagai Alat Politik

Di tengah dinamika politik yang kian rumit, isu komunisme sering digunakan sebagai senjata politik. Analis komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai bahwa isu PKI selalu muncul, terutama menjelang bulan September, karena peristiwa G30S masih menjadi bagian dari sejarah nasional yang belum sepenuhnya terbuka.
“Karena kan ini sebuah peristiwa nasional yang sampai hari ini kan belum terbuka secara gamblang cerita sejarahnya itu seperti apa,” ujarnya.
Isu-isu sensasional seperti ini memang mudah menarik perhatian publik, terutama di media sosial. Media sosial telah menggeser peran media arus utama dalam menciptakan opini publik. Setiap orang kini bisa menyampaikan informasi tanpa ada pertanggungjawaban atas kebenarannya, sehingga memudahkan penyebaran hoaks.
Peran Media dalam Konstruksi Narasi

Media, baik cetak maupun digital, memainkan peran besar dalam membentuk persepsi publik tentang komunisme. Buku-buku seperti “Buku Putih” yang muncul setelah Peristiwa Kanigoro pada tahun 1965, menjadi salah satu contoh bagaimana narasi antikomunis dibangun. Buku ini menggambarkan PKI sebagai musuh umat Islam, yang memperkuat stigma negatif terhadap komunis.
Film “Pengkhianatan G30S PKI” juga menjadi salah satu media yang digunakan untuk menyebarkan narasi negatif terhadap komunis. Film ini digunakan untuk memperkuat keyakinan bahwa komunis tidak beragama dan bertuhan.
Contoh Kasus dalam Pilpres

Dalam konteks pemilu, isu komunisme sering kali digunakan untuk menyerang lawan politik. Contohnya, pada Pilpres 2014, Presiden Joko Widodo dituduh sebagai keturunan PKI. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh isu komunisme dalam kampanye politik.
Selain itu, tabloid seperti “Obor Rakyat” dan “Indonesia Barokah” sempat mencemari kontestasi Pilpres 2019 dengan berita-berita bohong yang menyerang paslon tertentu. Tabloid ini dinilai sebagai bentuk propaganda politik yang menggunakan isu komunisme sebagai alat untuk merusak citra lawan.
Kesimpulan
Komunisme, meskipun sudah lama dilarang di Indonesia, tetap menjadi isu yang sensitif dalam politik. Di momen pemilu, isu ini sering dimanfaatkan sebagai alat propaganda untuk memperkuat narasi politik tertentu. Meski banyak faktor yang memengaruhi persepsi publik, isu komunisme tetap menjadi bahan diskusi yang kompleks dan sering kali disalahpahami.
Dalam konteks demokrasi, penting bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima informasi, terutama di era media sosial yang memudahkan penyebaran hoaks. Hanya dengan literasi yang tinggi, masyarakat dapat membedakan fakta dari narasi yang sengaja dibuat untuk tujuan politik.